Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) lebih memilih kebijakan kenaikan harga BBM subsidi secara bertahap daripada pembatasan BBM subsidi. Wakil Ketua Apindo Anton Djoenoes Supit menyatakan pihaknya lebih memilih kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM secara bertahap.

”Kami dari Apindo tidak masalah kalau harga BBM naik, tapi secara bertahap. Bahkan naik mulai dari Rp 1.000 pun tidak masalah,” kata Anton dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR dengan pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Apindo, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) serta pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Kamis (19/1).

Apindo tak mendukung upaya pemerintah membatasi premium karena kebutuhan pertamax tak akan mencukupi. ”Kami rasa pertamax sulit untuk memenuhi kebutuhan di Jawa, bahkan nasional,” imbuhnya.

Menurut Anton, langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah adalah mengamankan BBM subsidi mengingat penyelundupan masih marak. Penimbunan BBM subsidi juga tak kalah banyaknya.

Efisiensi

Pilihan Apindo itu berkebalikan dari Kadin. Menurut Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto, kebijakan pembatasan BBM subsidi yang diambil pemerintah sudah tepat.

Dia pun berpendapat pembatasan kebijakan itu perlu didukung. ”Kadin bukan tidak antisubsidi, namun guna efisiensi dan subsidi tepat sasaran. Kami juga melihat harga minyak dunia yang terus bergejolak. Karena itu, kami mendukung upaya pemerintah dalam pembatasan subsidi,” ujar Suryo.

Dia menilai negara lain yang lebih miskin dari Indonesia sudah memberlakukan ketentuan harga BBM sesuai harga internasional. Namun, Kadin berharap kebijakan pembatasan subsidi sudah siap dilaksanakan dan tepat sasaran. ”Kadin pun melihat pembatasan BBM subsidi yang akan dilakukan adalah wajar dengan kondisi ekonomi saat ini,” tambahnya.

Suryo turut mencontohkan subsidi BBM seperti subsidi kelapa sawit di era Presiden Soeharto. Meski subsidi kelapa sawit hanya satu kali, dampaknya terasa hingga sekarang dimana Indonesia menjadi negara terbesar pengekspor kelapa sawit.